Balige, 17 Juli 2025 – Dinas Sosial Kabupaten Toba melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tata Cara Usulan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025 kepada para operator desa se-Kecamatan Balige. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, 17 Juli 2025, bertempat di Kantor Camat Balige.
Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teknis dan tata cara pengusulan data DTSEN secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. DTSEN sendiri merupakan sistem data yang digunakan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program bantuan sosial serta pemberdayaan masyarakat berbasis data yang valid dan terintegrasi.
Sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Toba, Harrizon Wardaco Hutabarat, S.Sos, serta Koordinator Kabupaten PKH, Rammen Andino Sinaga. Keduanya menyampaikan materi terkait mekanisme pengusulan, proses verifikasi dan validasi data, serta pentingnya peran operator desa dalam menjaga kualitas dan keakuratan data sosial ekonomi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Harrizon Wardaco Hutabarat, S.Sos menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan sosial sangat bergantung pada kualitas data yang diusulkan. “Operator desa merupakan ujung tombak dalam proses pengusulan DTSEN. Oleh karena itu, penting bagi seluruh operator memahami prosedur dan ketentuan yang berlaku agar data yang diajukan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Rammen Andino Sinaga menekankan pentingnya koordinasi antara desa dan Dinas Sosial dalam proses updating dan usulan data baru. Ia juga mendorong para operator untuk aktif melakukan pendataan dan pembaruan data sesuai perkembangan kondisi sosial ekonomi warga.
Peserta sosialisasi yang terdiri dari seluruh operator desa di Kecamatan Balige tampak antusias mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ditutup dengan sesi tanya jawab dan diskusi interaktif, guna memperjelas hal-hal teknis yang mungkin dihadapi di lapangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pengusulan DTSEN tahun 2025 dapat berjalan dengan lebih baik, akurat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan intervensi sosial dari pemerintah.
